Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin menuntut keterbukaan dan dihadapkan pada persaingan global, maka penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional merupakan tuntutan yang segera ditindak lanjuti. Program otonomi daerah dan pemekaran daerah (terutama daerah Indonesia Timur) membawa konsekuensi terhadap tersedianya tenaga teknis yang handal dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah khususnya dibidang perencanaan wilayah dan kota.
Perencanaan wilayah dan kota adalah cara yang sistematis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah, mempengaruhi masa depan lingkungan desa, kota, atau wilayah bahkan negara dan dunia sekalipun. Di dalam perkembangannya, perencanaan wilayah dan kota telah mengalami evolusi dengan berbagai dinamika persoalannya. Adalah hal yang signifikan untuk mendirikan lembaga pembelajaran dalam memperkaya perkembangan ilmu perencanaan serta meningkatkan peran Unhi dalam menyiapkan SDM yang berkualitas dalam pembangunan.
Menyikapi masalah pembangunan tersebut, Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia mulai Tahun Akademik 2010/2011 membuka Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 2333/D/T/2009, Tanggal 7 Desember 2009.
KOMPETENSI PROGRAM STUDI
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UNHI mempersiapkan tenaga-tenaga profesional yang ahli dibidang perencanaan wilayah dan kota yang memiliki kompetensi:
- 1. Mampu menyusun kebijakan, strategi dan pengembangan program-program perencanaan wilayah dan kota yang berbasis budaya lokal.
- 2. Mampu menguasai dan menggunakan teori-teori untuk menyusun program terapan secara profesional yang mensinergikan ilmu perencanaan, kearifan budaya lokal, dan multidisiplin ilmu yang terkait.
- 3. Mampu mengembangkan pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan strategi perencanaan di dalam konteks pembangunan berwawasan budaya secara luas.
KURIKULUM
Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum dengan beban studi sebesar 144 sks, berdasarkan pada UU No. 232/U/2000, Kurikulum Nasional Perencanaan dan penyesuaian kesepakatan yang dicapai pada Lokakarya ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Unhi memiliki kekhasan tersendiri sebagai hasil yang telah dikembangkan oleh Unhi yang berorientasi Agama dan Kebudayaan, yaitu sebagai Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang fokus pada perencanaan spasial berbasis budaya lokal.
Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum dengan beban studi sebesar 144 sks, berdasarkan pada UU No. 232/U/2000, Kurikulum Nasional Perencanaan dan penyesuaian kesepakatan yang dicapai pada Lokakarya ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Unhi memiliki kekhasan tersendiri sebagai hasil yang telah dikembangkan oleh Unhi yang berorientasi Agama dan Kebudayaan, yaitu sebagai Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang fokus pada perencanaan spasial berbasis budaya lokal.
GELAR AKADEMIK & PROSPEK LULUSAN
Lulusan Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Unhi berhak menggunakan gelar akademik SARJANA TEKNIK (S.T.) dibidang Perencanaan Wilayah & Kota dan secara profesional dikenal dengan sebutan planner atau planolog.
Seorang planner atau planolog dapat bekerja pada instansi dan lembaga sebagai berikut:
1) Instansi pemerintah, khususnya yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan wilayah dan kota (seperti: Bappenas, Bappeda, PU, BPN, Dinas Tata Kota, Dinas Perijinan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan & Kebersihan)
2) Konsultan perencana pembangunan & Developer (pengembang)
3) Perguruan Tinggi
4) Non Government Organization (NGO)
5) Wiraswasta, Pengusaha, dll
Lulusan Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Unhi berhak menggunakan gelar akademik SARJANA TEKNIK (S.T.) dibidang Perencanaan Wilayah & Kota dan secara profesional dikenal dengan sebutan planner atau planolog.
Seorang planner atau planolog dapat bekerja pada instansi dan lembaga sebagai berikut:
1) Instansi pemerintah, khususnya yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan wilayah dan kota (seperti: Bappenas, Bappeda, PU, BPN, Dinas Tata Kota, Dinas Perijinan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan & Kebersihan)
2) Konsultan perencana pembangunan & Developer (pengembang)
3) Perguruan Tinggi
4) Non Government Organization (NGO)
5) Wiraswasta, Pengusaha, dll
Tidak ada komentar:
Posting Komentar